DPRD Kota Metro Lampung Ikuti BIMTEK yang di Selengagrakan LP3M UML

Bandarlampung. DPRD Kota Metro Ikuti BIMTEK Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 Berbasis Kinerja yang diselenggarakan oleh LP3M Universitas Muhammadiyah Lampung. Ada sebanyak total 24 (dua puluh empat) orang anggota DPRD kota metro yang mengikuti kegiatan bimtek yang di laksanakan di hotel Novotel Lampung pada hari Jum’at (02/10/2020).

Rektor UML Dr. Dalman menyatakan kepada seluruh anggota DPRD Kota Metro saya berharap Bapak dan Ibu bisa mengukuti bimtek ini hingga dari awal sampai akhir, walaupun sudah ada beberapa anggota yang sudah pernah atau sudah beberapa kali mengikuti kegiatan bimtek ini diharapakan tetap dapat menimba ilmu. UML menyelenggarakan bimtek ini berdasarkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi lampung. Namun tetap harus dipastikan bahwa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan menggunakan masker dan memakai handsanitizer. Ujar Dalman.

“Selamat mengikuti kegiatan bimtek kepada seluruh anggota DPRD kota Metro Lampung, semoga bimtek ini membawa manfaat bagi kita semua dan masyarakat kota metro.” Pungkasnya.

Sementara, Plt Kepala BPSDM Provinsi Lampung Adi Sriyono, S.Sos menjelaskan bahwa BPSDM sebagai SKPD yang memiliki tupoksi pemgembangan SDM dan memberikan rekomendasi untuk berbagai kegiatan trutama dalam hal pengembangan SDM diantaranya bagi anggota DPRD kota Metro Lampung. Atas nama Pemprov Lampung, menyambut baik dan selamat atas terselemggaranya kegiatan bimtek. Mari kita laksanakan bimtek dengan protokol kesehatan, pakai masker jaga jarak dan menggunakan hand sanitizer. Jelasnya.

Ketua DPRD kota Metro yang diwakili Tondi Muamar Gadafi Nasution, S.T dalam sambutanya menjelaskan bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses / penjaringan aspirasi masyarakat sebagai baham rumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yg selaras dengam pencapaian sasaran pembangunan yg ditetapkan dalam perda ttg RPJMD dan renstra tahun 2021 sesuai pasal 78 ayat 2 permendagri no 86/2017. Jelasnya.

“Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersedian kapasitas rill anggaran serta di sampaikan paling lambat 1 minggu sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.” Pungkasnya

Mukjizat, S.Sos., M.Si. memaparkan materi tentang fungsi anggaran dalam pembahasan Rancangan KUA/PPAS dan RAPBD TA 2021 Amanat UU no. 23/2014 tentang PKD Jo. permendagri no 64/2020 tentang PEDUM penyusunan APBD 2021. Jelasnya.

Dalam pemaparanya mukjizat menjelas dasar hukumnya adalah UU No 23 thn 2014 tentang PEMDA, PP no 12 tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian Permendagri no 40/2020 tentang pedoman penyusunan RKPD tahun 2021 dan Permendagri no 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2021. Ujar Mukjizat. (BA/HMS)